Surumba.com - Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional (Rakor PIN) secara daring dari Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, Senin (30 Juni 2025).
Rakor ini merupakan agenda rutin pemerintah pusat yang bertujuan untuk memantau kondisi inflasi nasional, mengidentifikasi hambatan di daerah, serta menyusun langkah strategis dalam pengendalian harga bahan pokok secara terintegrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Alvin menyoroti secara khusus tingginya harga beras yang terjadi belakangan ini di berbagai wilayah. Ia menekankan pentingnya intervensi langsung pemerintah daerah dalam aspek distribusi, terutama sektor transportasi.
“Pemerintah daerah harus ambil peran dalam memfasilitasi distribusi, terutama transportasi, agar harga beras bisa ditekan. Ini bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujar Bupati Alvin.
Menurutnya, hambatan distribusi merupakan salah satu penyebab utama naiknya harga di pasar, dan hal ini harus segera ditangani agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Bupati juga memberikan instruksi agar setiap pasar di Kabupaten Buton memiliki penanggung jawab khusus yang aktif dalam pemantauan harga dan stok bahan pokok. Ia menekankan bahwa laporan berkala dan akurat sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di tingkat daerah.
Tidak hanya soal distribusi dan pengawasan, Bupati Alvin juga kembali mengingatkan pentingnya program Rabu Belanja, sebuah inisiatif lokal yang mendorong partisipasi masyarakat dalam belanja produk lokal setiap hari Rabu sebagai upaya menjaga roda perekonomian.
“Program Rabu Belanja harus terus kita jalankan. Ini bukan hanya soal belanja, tapi bentuk kepedulian kita terhadap perputaran ekonomi di Buton,” tutupnya.
Rakor daring ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan diikuti oleh Kepala BPS, Kepala Badan Pangan Nasional, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia, sebagai wujud kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (Adm)