SURUMBA.com - Penataan pembangunan Ibukota Kabupaten Buton, Pasarwajo, dinilai kurang terarah selama ini. Selain karena belum memiliki kejelasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), turut jadi sebab utama adalah minimnya koordinasi antar lintas sektor.
Disamping itu, penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak sesuai dengan disiplin keilmuan pada bidang-bidang tertentu makin melemahkan arah penataan ruang pembangunan ibukota.
Hal ini terungkap dalam forum dialog atau koja-koja pemuda dan pemerintah yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin (Agustus 24, 2020).
Selain mengupas sebab dan kelemahan pembangunan ibukota, forum dialog yang dibuka Bupati Buton La Bakry ini tak lupa membahas solusinya. Supaya pembangunan Pasarwajo tidak selalu membuahkan opini negatif, maka perlu kiranya dibentuk tim untuk menuntaskan ketertinggalan melalui penyusunan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), RDTR maupun turunan lainnya menjadi lebih detail sesuai ketentuan.
Gabungan lintas sektor utama yang harus dibentuk Bupati Buton yakni Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perkim, instansi terkait lain, hingga instansi di luar Pemkab Buton yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu, supaya pengorganisasian menjadi terarah dan maksimal, maka ketenagaan khususnya di Dinas PUPR perlu ditambah sesuai bidang dan basik keilmuan. Pasalnya, pengembangan kawasan Pasarwajo harus ditangani ahli karena merupakan mesin penggerak ekonomi dan sektor lain sebagaimana mewujudkan visi Pemkab Buton terkait kawasan bisnis dan budaya terdepan.
Olehnya supaya tim menjadi lebih kuat dan bergerak cepat, diperlukan penganggaran dari Pemkab Buton sebelum terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana persiapan Poprov Sultra Tahun 2022 di Ibukota Pasarwajo. Untuk merealisasikan hal ini, Bappeda dipercaya sebagai penanggung jawab melalui penyusunan APBD Perubahan 2020.
Sebelumnya, Bupati Buton La Bakry dalam sambutannya mengatakan, forum dialog seperti yang digagas FKP Buton dapat sesering mungkin digelar. Pemuda diharapkan terlibat aktif membantu pemerintah dalam mewujudkan pembanguan daerah menjadi lebih baik.
Terkait penataan ruang Pasarwajo, memang perlu dibahas seluruh lintas sektor mulai dari kalangan pemerintah hingga masyarakat. Nanti kesimpulan akhirnya akan menjadi bahan acuan pemerintah daerah dalam memacu semangat pembangunan.
Turur hadir dalam koja-koja pemuda dan pemerintah yakni Sekab Buton, La Ode Zilfar Djafar, Kepala BPN Kabupaten Buton, Tageli Lase, Kadis PUPR Buton, Jufri Tandena, Kepala Bappeda Buton, Ahmad Mulia, Kadis Pendapatan Daerah, M Taufik Tombuli, Kadis DPMD Buton, Murtaba Muru, Kabag Tata Pemerintahan Setda Buton, La Juara, Camat Pasarwajo, Amiruddin, serta sejumlah undangan lain. (man)