Surumba.com - Sebanyak 749 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada Selasa pagi (29 Juli 2025). Prosesi penyerahan SK berlangsung di Lapangan Pelataran Nanas, Takawa, dan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsuddin, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Buton.
Para pegawai PPPK ini terdiri dari 126 tenaga guru, 95 tenaga kesehatan, dan 528 tenaga teknis, yang akan memperkuat struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
Acara ini turut dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buton.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Pj. Sekda, momen ini disebut sebagai tonggak penting dalam perjalanan karier para pegawai yang telah lolos seleksi PPPK.
“Ini adalah jawaban dari ikhtiar saudara-saudara semua, yang diawali dari doa dan usaha panjang. Tapi perjuangan tidak berhenti di sini,” ujarnya.
Namun, euforia tak boleh membuat lengah. Pj. Sekda menegaskan agar para pegawai tak kembali ke budaya kerja yang stagnan dan asal lewat waktu.
“Banyak yang menginginkan momen ini, namun tidak semua mendapatkannya. Maka jangan sia-siakan. Jangan kembali ke pola lama Senin-Kamis. Kita butuh perubahan, dan Anda semua adalah bagian dari perubahan itu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pj. Sekda mendorong agar para PPPK menunjukkan etos kerja tinggi dan semangat kolaboratif untuk mendorong reformasi birokrasi di daerah.
“Tunjukkan kualitas, kapabilitas, dan integritas. Jadilah bagian dari lokomotif yang mendorong pemerintahan kita bergerak lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman,” kata Sekda.
“Hadirlah sebelum waktunya, pulang setelah waktunya. Mari bangun sinergi, tegak lurus kepada pimpinan daerah, dan terus tingkatkan kapasitas diri,” pungkasnya.
Penyerahan SK PPPK ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Buton dalam memperkuat pelayanan publik berbasis kompetensi dan meritokrasi. Para PPPK diharapkan menjadi energi baru dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman. (Adm)