SURUMBA.com - Bupati Buton, La Bakry, meneken Momerandum of Understanding (MoU) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI dalam rangka implementasi gerakan menuju kota pintar (smart city). Hal ini diselenggarakan secara virtual serempak 48 kabupaten/kota, Kamis (Mei 20, 2021).
Pemkab Buton dalam menandatangani nota kesepahaman itu dilakukan di Kantor Penghubung Kabupaten Buton di Kendari.
Pada kesempatan ini, Bupati Buton La Bakry, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo karena telah memilih Buton sebagai daerah yang sangat dekat dengan kawasan prioritas pariwisata nasional Wakatobi.
"Dan Insya Allah pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton siap bersama-sama pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemkab Wakatobi dan sebagainya siap menyukseskan kawasan pengembangan pariwisata prioritas Wakatobi. Karena itu merupakan tanggung jawab kita semua. Hari ini Pak Gubernur juga menandatangani MoU itu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta," tutur politisi Golkar ini.
Menanggapi program smart city, La Bakry mengatakan menunggu arahan apa yang harus disiapkan dalam rangka menyongsong Buton sebagai salah satu daerah yang ditunjuk dalam rangka program smart city untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional Wakatobi.
Hal senada juga disampaikan Sekda Buton, La Ode Zilfar Djafar. Menurutnya penandatanganan MoU antara Kementerian Kominfo dengan Pemkab Buton menjadi langkah kongkrit dalam menyongsong Buton sebagai salah satu daerah yang akan menerapkan smart city. Apalagi Kabupaten Buton merupakan daerah terdekat dengan Wakatobi bahkan menjadi jalur masuk menuju kawasan prioritas pariwisata nasional itu.
"Insya Allah Buton siap dan tinggal kita melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan," yakinnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate mengatakan, rangkaian kegiatan smart city telah dilakukan sejak tahun 2017. Saat ini Kominfo melanjutkan dengan memperluas pengembangan kota cerdas di kawasan pariwisata prioritas nasional dan ibukota negara baru. Smart city merupakan bagian dari kebijakan pemerintah secara nasional.
"Kesuksesan gerakan menuju smart city akan bergantung kepada kolaborasi dan sinergi yang dilakukan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, vertikal dan horizontal, lintas kementerian, serta praktisi profesional," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepakatan ini, lanjut Menteri, menjadi langkah baik dan kongkrit untuk menjamin kolaborasi lintas sektor dapat berlangsung dengan baik terutama untuk memastikan implementasi master plan (rencana induk) kota cerdas di masing-masing daerah berjalan lebih cepat.
Kegiatan penandatanganan MoU di Pusat turut dihadiri Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Gubernur Sultra HAli Mazi, serta Bupati/ Walikota secara virtual. Sementara penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati turut dihadiri Sekretaris Daerah La Ode Zilfar Djafar, Kepala Dinas Kominfo Sudirman, serta Kepala Bappeda Ahmad Mulia.
Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Buton