SURUMBA.com - Seragam sekolah gratis untuk siswa tingkat PAUD, SD, dan SMP yang diadakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Buton tahun 2020 dinilai berkualitas buruk. Padahal anggarannya cukup besar mencapai Rp2,036 miliar.
Dugaan buruknya kualitas seragam gratis ini diungkap oleh Persatuan Intelektual Cendekiawan dan Aktivis Kepulauan Buton (PICA Kepton) dalam hearing bersama Bupati Buton, La Bakry, didampingi Asisten III Sekda Buton, Muhidin, Kepala Disdik Buton, Harmin, dan Kepala BKPSDM, Awaluddin, di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa (Februari 23, 2021).
Perwakilan PICA Kepton, La Ode Sulman mengatakan, buruknya kualitas seragam gratis diketahui dari hasil temuan pihaknya ditambah keluhan masyarakat. Olehnya untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan ini, salah satu caranya adalah dicocokan dengan data perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan. Namun oleh Disdik Buton enggan memberi dokumen dimaksud.
Padahal tujuan permintaan RAB itu, lanjut Sulman, adalah untuk membantu pemerintah meluruskan isu buruk yang berkembang di masyarakat jika memang anggapan mereka selama ini keliru.
"Tapi sampai hari ini kami belum diberikan. Sehingga kesimpulan yang kami pegang bahwa kualitas seragam gratis itu memang buruk," ucapnya.
Pihaknya mengaku heran dengan sikap Disdik Buton yang terkesan menyembunyikan RAB. Padahal dokumen itu tidak perlu ditutupi karena bukan rahasia yang mengancam keselamatan negara.
"RAB itu kan bukan rahasia jadi kenapa harus ditutup tutupi. Jangan kami hanya diberi penjelasan normatif terkait proses pelaksanaan. Untuk mengetahui bahwa kualitasnya sesuai atau tidak, RAB bisa menjawabnya," ujar Sulman.
Kepala Disdik Buton, Harmin menjelaskan, tentang spesifikasi dan kualitas pakaian gratis sudah terjabarkan semua dalam kontrak.
Proses lelangnya juga melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga pihaknya tinggal menunggu hasil setelah ada pemenangnya.
"Jadi kalau ada analisa bahwa itu tidak sesuai dengan spek, dari mana? Karena pihak ketiga yang mengadakan ini berdasarkan nilai-nilai kontrak yang ada," jelasnya.
Betul atau tidaknya apa yang menjadi dugaan, Harmin mengatakan nanti dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sekarang masih berlanjut.
"Sekarang masih dalam pemeriksaan BPK dan belum ditemukan kami ada pelanggaran," katanya.
Dikatakan lagi, seragam sekolah gratis yang diadakan secara keseluruhan berjumlah 14.444 pasang. Tambah dengan atribut-atribut lain anggaranya sebesar Rp2,036 miliar.
Mengenai permintaan dokumen RAB, Harmin mengaku belum dapat memberikan karena masih dalam pemeriksaan BPK.
"Jawaban saya ini mungkin mengecewakan adik-adik. Tapi yang ini masih dalam pemeriksaan BPK. Jadi dokumen-dokumen itu kami masih persiapkan untuk badan resmi yang mengaudit kami," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Buton La Bakry mengatakan, sejak awal dia sudah mewanti wanti bahwa pengadaan pakaian gratis jangan sampai tidak sesuai spek. Namun ketika dibagikan beberapa waktu lalu, kualitasnya dinilai bagus.
Hanya saja, lanjut dia, perlu dilakukan lagi perbandingan antara yang dia bagikan secara simbolis dengan yang dibangi langsung di sekolah-sekolah. Sebab jangan sampai apa yang dia bagikan memang lebih bagus dengan yang terbagi di sekolah.
Kepada PICA Kepton, La Bakry menjelaskan, pemeriksaan BPK saat ini masih berjalan. Bila ada temuan terkait apa yang menjadi dugaan, maka BPK pasti merekomendasikan pengembalian kerugian negara.
"Kalau tidak dikembalikan, maka itu sudah rananya APH (Aparat Penegak Hukum," ujarnya.
Terkait dengan dokumen RAB, La Bakry menyarankan biar diperiksa dulu BPK. Nanti kalau sudah selesai baru dibicarakan lagi. (man)