SURUMBA.com - Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Buton menggelar dialog kepemudaan bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di salah satu rumah makan, Pasarwajo, Senin (November 16, 2020).
Dialog ini dibuka langsung Bupati Buton, La Bakry. Dia berpesan agar dialog serupa dapat terus dikembangkan.
Dalam sambutannya itu, La Bakry juga berharap agar kesimpulan dialog dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi kemudian diteruskan ke Pemkab Buton supaya ditindak lanjuti.
Dialog dengan tema "TKPRD, Kepastian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)" menghadirkan narasumber Kadis Penanaman Modal dan PTSP, La Madi, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR, Arsad Jalil, Kaban Pendapatan Daerah, Taufik Tombuli, serta mewakili Kasatpol PP, Juriadin. Sementara menjadi moderator Ketua FKP Buton, Muhammad Risman.
Adapun tujuan dialog adalah untuk menumbuh kembangkan semangat Kepemudaan ditengah maraknya permasalahan yang terjadi di lingkup daerah. Mulai dari permasalahan pembangunan yang terus berkembang, hingga penataan ruang yang belum baik.
Masalah penataan ruang sebenarnya sudah pernah dibahas dalam dialog FKP Buton bersama OPD terkait. Hasil dialog itu sekarang telah mendapat perhatian serius dari Pemkab Buton.
Melalui APBD Perubahan 2020, Pemkab Buton memporsikan sejumlah anggaran untuk memperkuat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang sudah terbentuk melalui Keputusan Bupati Nomor 455 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim KPRD Kabupaten Buton.
Namun, untuk lebih memperkuat pengembangan soal penataan ruang daerah maka tema itu kembali dibahas dalam dialog kepemudaan yang diselenggarakan Dispora Buton bersama OKP.
Menurut Ketua FKP Buton, Muhammad Risman, dialog serupa ke depannya akan diambil alih OKP. Pihaknya sudah memberi usul kepada Kadispora dan disetujui. "OKP seperti HMI ke depannya siap menjadi pelaksana dialog dan Dispora nanti yang fasilitasi".
Sebagai pemuda, Risman berharap ke depan ada peran aktif dari para Pemuda, OKP dalam mengisi pembangunan daerah. Pemuda sebagai agen of change, agen of control harus mampu memberikan sumbangan pemikiran, ide dan gagasan untuk dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. (din)