Pemkab Buton dan FKP Gagas Pengembangan Sektor Pertanian

Coffe break pengembangan sektor pertanian di salah satu tempat, Pasarwajo, Selasa 28 Juli 2020. (Foto: Ist)

SURUMBA.com - Forum Komunikasi Pemuda (FKP) bersama instansi teknis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton menggelar coffe break di salah satu rumah makan, Pasarwajo, Selasa 28 Juli 2020.

Kegiatan dengan tema "Pengembangan Sektor Pertanian, ke Mana Arahnya?" ini dibuka Bupati Buton, La Bakry. Kepala Dinas Pertanian, Dewangga, menjadi pembicara utama dan dihadiri sejumlah instansi teknis terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Bappeda, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Polsek Pasarwajo, Bank Sultra, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Ketua FKP, Muhammad Risman, terselenggaranya kegiatan didasarkan pada semangat Bupati Buton dalam mengembangkan sektor pertanian. Hanya saja, menurut pihaknya, arahnya masih suram sehingga perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Bupati Buton, La Bakry, dalam membuka kegiatan menyambut baik terselenggaranya kegiatan yang diprakarsai FKP. Dia berharap hasil dari koordinasi dapat di follow up instansi teknis dan terkait lainnya agar sektor pertanian menjadi unggulan di Kabupaten Buton.

Kadis Petanian, Dewangga, usai pembukaan menjelaskan banyak hal terkait pengembangan pertanian. Namun inti dari ke mana arahnya adalah pasar. Hasil pertanian memang harus dikoordinasikan lebih jauh agar bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Olehnya, dibutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk modal dari lembaga perbankan.

Pemaparan dari Dewangga mendapat tanggapan baik dari seluruh instansi teknis. Masing-masing kemudian memaparkan program yang telah direncanakan. Termasuk solusi kendala yang dihadapi tak luput dibahas dalam forum. Paling tidak ada 5 poin penting yang menjadi catatan bersama yakni:

  1. Dinas Pertanian sebagai teknis akan lebih intens berkoordinasi dengan instansi terkait terutama mengenai pembebasan lahan di desa.
  2. Hasil pertanian membutuhkan pasar baik di dalam maupun luar daerah, sehingga Dinas Perdagangan dapat mencarikan solusinya.
  3. Dinas Koperasi dan UKM dapat menopang hasil pertanian melalalui koperasi-koperasi yang telah berjalan.
  4. Bank Sultra siap mengucurkan modal usaha jika pasar dari hasil pertanian semakin jelas.
  5. Bappeda akan memprogramkan hasil dialog dalam pembahasan APBD Perubahan 2020. (man)

Bagikan:

ARTIKEL TERKAIT

POPULER

RDP Soal Efisiensi APBD 2025, DPRD Buton Skors Rapat karena Data Tak Kunjung Diserahkan Adm 28-07-2025 | 13:00PM