SURUMBA.com - Mantan Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, SH, melontarkan kritik tajam terkait hilangnya anggaran Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Buton. Dia menilai, ketidakjelasan ini mencerminkan pemerintahan yang ceroboh dan tidak bertanggungjawab.
Pemerintah Buka Aib Sendiri
Menurut Hariasi, pernyataan bahwa pemerintah tidak mengetahui anggaran TPP ASN tidak ada, adalah sebuah pengakuan yang justru membuka aib pemerintah daerah.
“Setelah peraturan Pj Bupati Buton ditandatangani, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang ketersediaan anggaran. Ini menunjukkan manajemen yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab,” tegas Hariasi Salad dalam pernyataannya kepada media ini, Sabtu (5 Oktober 2024).
Perbandingan di Tiga Era Kepemimpinan
Hariasi juga membandingkan pengelolaan dana TPP ASN dari beberapa periode Pj Bupati. Di era Bupati La Bakry, TPP ASN selalu tersedia dan tidak pernah menimbulkan masalah. Di masa Pj Bupati Buton Basiran, bahkan terjadi peningkatan dana TPP yang membuat para ASN semakin semangat bekerja.
Namun, kondisi berubah drastis ketika Pj Bupati La Ode Mustari menjabat. TPP hanya dianggarkan Rp 24,9 miliar dan tiba-tiba hilang setelah masuknya Pj Bupati La Haruna.
"Saat La Ode Mustari masuk, dana TPP ASN tiba-tiba dipangkas drastis. Di era Pj Bupati La Haruna, anggarannya justru dinyatakan hilang sama sekali,” ungkap Hariasi.
Hilangnya Anggaran di Tengah Tahun yang Sama
Yang paling membingungkan, menurut Hariasi, adalah bahwa pergantian dari La Ode Mustari ke La Haruna terjadi di tahun anggaran yang sama.
"Kenapa dalam satu tahun anggaran yang sama, dana TPP ASN bisa tiba-tiba hilang di era dua Pj Bupati ini?" tanyanya.
Dia juga menyebutkan bahwa pada masa Pj Bupati Basiran, anggaran dana TPP ASN mencapai Rp26 miliar, namun di masa La Ode Mustari dan La Haruna hanya Rp24,9 miliar.
"Pertanyaan yang harus dijawab adalah, kenapa dana ini bisa mendadak hilang?" ujarnya.
Pj Bupati Tidak Tahu Persoalan?
Hariasi menilai sangat tidak masuk akal jika seorang Pj Bupati tidak mengetahui persoalan hilangnya anggaran TPP ASN.
“Ini sangat mengejutkan dan memalukan. Seharusnya, seorang pemimpin paham betul tentang anggaran yang menjadi hak ASN,” tutupnya.
Untuk itu, Hariasi menegaskan bahwa dua Pj Bupati Buton yakni La Ode Mustari dan La Haruna harus bertanggungjawab dalam kisruh APBD Buton ini dan mencarikan solusi terbaiknya. (Adm)
"Mereka berdua harus bertanggungjawab dengan kisruh APBD Kabupaten Buton yakni La Ode Mustari dan La Haruna, dan mencarikan solusi terbaik," tegasnya.