Surumba.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat strategis guna membahas isu-isu krusial yang berpotensi memicu konflik di wilayah Buton. Rapat berlangsung di Ruang VIP Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin (19 Mei 2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, dihadiri Ketua DPRD Buton, Dandim 1413 Buton, Kapolres Buton, Kajari Pasarwajo, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Korwil BIN Daerah Kabupaten Buton, Sekda, Kepala Kantor Pertanahan, Asisten I, serta jajaran OPD dan camat se-Kabupaten Buton.
Topik utama yang mengemuka adalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), persoalan pertanahan seperti APL Teletubbies dan konflik agraria di Lasalimu Selatan, hingga pengamanan rangkaian pesta adat berupa joget yang biasanya marak dari bulan Juli hingga Desember.
“Terima kasih atas segala masukan dari semua Forkopimda. Kehadiran Forkopimda kali ini sengaja kami undang untuk membantu dalam mengatasi persoalan Kamtibmas termasuk permasalahan pertanahan di daerah ini. Ke depan saya akan tindaklanjuti rencana kita membuat suatu Perda tentang miras, atau setidak-tidaknya dalam bentuk Perbup yang mengatur tentang pembatasan penjualan, peredaran hingga konsumsi miras di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa penyerangan anggota kepolisian beberapa waktu lalu benar-benar sangat memperihatinkan,” jelas Bupati Alvin.
Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengantisipasi kekacauan yang mungkin terjadi dalam pesta joget adat, terutama di wilayah Lasalimu yang pernah mengalami insiden besar.
“Kejadian pembakaran mobil polisi beberapa tahun lalu di Lawele agar tidak terulang kembali, harus kita cegah,” tegasnya.
Di sisi lain, penanganan masalah pertanahan juga jadi perhatian utama. Pemerintah daerah akan membentuk tim verifikasi terpadu untuk menyelesaikan konflik kepemilikan APL (Areal Penggunaan Lain) Teletubbies. Langkah ini akan dikawal ketat oleh aparat keamanan dan didampingi secara hukum oleh Kejari dan Pengadilan Negeri.
“Saya minta Kapolres dan Dandim ikut membantu mengawal penertiban APL Teletubbies ini agar tidak terjadi konflik. Pihak pertanahan juga diharapkan proaktif dalam menindaklanjuti atau memetakan penguasaan atas tanah APL Teletubbies, termasuk mengkroscek kebenaran bukti-bukti atau alas hak atas tanah,” ucap Bupati Alvin.
Rapat ini menjadi simbol kuat sinergi antara Pemkab dan Forkopimda dalam menjaga stabilitas Buton baik dari sisi hukum, budaya, hingga kepastian agraria.
Sebagai penutup, Forkopimda juga menyaksikan penyerahan sertifikat tanah aset Pemda seluas 25 hektar di Kelurahan Pasarwajo. Sertifikat hak pakai tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Bupati Buton. (Adm)