SURUMBA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting. Salah satunya dengan menggelar aksi 2 yakni penyusunan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting, di salah satu hotel di Pasarwajo, Jumat (29/07/2022).
Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bappeda Buton, Ahmad Mulia, itu, turut dihadiri semua OPD yang terlibat dalam penanganan stunting, beserta Kementerian Agama.
Pada kesempatan itu, Ahmad Mulia menguraikan prevalensi Stunting di Kabupaten Buton. Kata dia, target prevalensi stunting di tahun 2023 memerlukan kerjasama multisektor yang efektif, efisien dan harmonis.
Untuk mendorong konvergensi percepatan pencegahan dtunting di Kabupaten/Kota telah disusun Panduan Aksi Integrasi. Pendampingan kepada Daerah dilakukan yang terdiri dari Aksi 1 (Analisis Situasi), Aksi 2 (Penyusunan Rencana Kerja).
"Aksi stunting harus masuk dalam dokumen RKPMD, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga rencana yang kita lakukan bisa berhubungan satu sama lain," kata Ahmad Mulia.
Lebih lanjut dikatakan, pasca rapat koordinasi aksi 2 tersebut, segera menyesuaikan dengan pra renja yang masuk di Bappeda,
"Karena apabila ada masalah data yang terlambat atau kurang pasti, dampaknya kepada aksi selanjutnya," ujarnya.
Ahmad Mulia berharap, dengan sistem yang ada, dapat mengaitkan hasil aksi dengan dokumen besarnya dan bisa disesuaikan secepatnya.
"Intervensi stunting spesifik dari 1000 hari kehidupan semua harus sesuai data. Sebab jika tidak sesuai data, ketika audit dikhawatirkan tidak mengarah ke daerah yg membutuhkan intervensi," jelasnya.
Ada 10 provinsi yang penanganan stunting-nya yang menjadi prioritas, salah satunya adalah Sultra. Sehingga apa yang dihasilkan dalam aksi, segera disesuaikan dengan Renja masing masing OPD. Pra Renja diserahkan ke Bappeda karena finalisasi RKPD bulan ini harus sudah rampung. (Din)