SURUMBA.com - Honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton melalui Forum Pemerhati Kesejahteraan Tenaga Honorer melakukan unjuk rasa damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Senin (Juni 14, 2021).
Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk pengaduan kepada dewan karena sudah lima bulan honor mereka bulum dibayar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka honor.
Di Kantor DPRD Buton, massa Forum Pemerhati Kesejahteraan Tenaga Honorer diterima oleh Wakil Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, Ketua Komisi I, Farid Bachmid, Ketua Komisi III, Rudini Ncea, serta tiga Anggota DPRD Buton lain, Safrin Singga, Rahman, dan Zainuddin.
Korlap aksi, Abi Mayu mengatakan, kewajiban sebagai honorer sudah dilaksanakan pihaknya. Namun sudah memasuki bulan ke enam, honor mereka belum juga diterima. Tak ada langkah-langkah dari pimpinan OPD agar apa yang menjadi harapan dapat diberikan.
“Kami berharap banyak dari honor ini. Namun kalau tidak terbayar bagaimana. Ini sudah enam bulan,” katanya.
Peserta aksi lain, Idrus Jumu, menyayangkan langkah pimpinan daerah yang tidak memberikan honor kepada honorer. Padahal sekarang sudah mau memasuki honor bulan ke enam.
Dikatakan, tenaga honorer merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat di setiap OPD. Namun bila tak dibarikan honor, maka sunggu merupakan tindakan yang tak berperikemanusiaan.
Rancunya, lanjut Idrus, beberapa OPD sekarang sudah memberikan honor kepada honorernya. Tapi ada pula sebagian yang lain belum sama sekali. Tentu ini menjadi pertanyaan.
“Ini menjadi keresahan karena berbeda-beda di antara dinas. Ada yang sudah dibayarkan honornya, dan ada yang belum,” ujarnya.
Kata dia, aksi mereka sekarang bukan untuk berdiskusi dengan pimpinan Dewan. Namun meminta agar honor mereka dapat dibayarkan sesegara mungkin.
"Kami akan melakukan aksi kembali jika hal ini tidak segera di selesaikan,”ujarnya.
Menyikapi tuntutan honorer, Anggota DPRD Buton, Farid Bachmid, mengatakan persoalan honor yang belum dibayarkan ini menjadi sebuah polemik disebuah OPD. Bahkan setelah di cek datanya, ada OPD yang sama sekali belum membayarkan honor anak magang sejak Januari lalu.
“Nanti kami akan koordinasi dengan kadisnya terkait data dengan sistem SIPD agar menjelaskan keterlambatan ini,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya nanti akan meminta OPD untuk membawa data honorer saat diundang untuk diminta penjelasan nanti.
“Ini bagian dari tugas pengawasan kami. Bagi kita akan aneh jika OPD tidak ada nama-namanya dan membawa aplikasi SIPD nya agar di ketahui,” ujarnya.
Wakil ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, akan mengagendakan pertemuan dengan semua OPD untuk menjelaskan keterlambatan pembayaran honor para honorer.
“Yang jelas pasti akan terbayarkan, namun keterlambatannya ini kami akan meminta penjelasan semua OPD,” katanya.
Dikatakan, Dewan akan memfasilitasi untuk memanggil OPD supaya di kroscek OPD mana yang belum membayar honor dan yang sudah membayar honor.
“DPRD Buton akan melakukan reses minggu ini. Setelah reses nanti, akan kami agendakan untuk memanggil semua OPD,” ujarnya.
Kata dia, aspirasi yang masuk ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Buton dan bersurat secara resmi kepada Bupati dan semua OPD untuk menjawab hal ini.
Dia juga mengatakan, informasi yang diterimanya keterlambatan pemberian honor ini akibat rekocusing anggaran yang berpengaruh pada sistem pengimputan SIPD. (din)