SURUMBA.com - Hasil asesmen lelang jabatan 8 kepala dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Buton segera diumumkan.
Nilai yang selama ini ditunggu dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sudah di tangan Sekda Buton, Ld Zilfar Djafar, sejak pekan lalu, Kamis (Februari 18, 2021).
Hal tersebut diungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton, Awaluddin, dalam hearing dengan Persatuan Intelektual Cendekiawan dan Aktivis Kepulauan Buton (PICA Kepton) bersama Bupati Buton, La Bakry, Asesten III, Muhidin, dan Kepala Dinas Pendidikan, Harmin, di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa (Februari 23, 2021).
Sebelumnya pada hearing ini, perwakilan PICA Kepton, Idrus Jumu, mempertanyakan hasil lelang jabatan yang tak kunjung diumumkan. Sebab hal ini telah menimbulkan kegelisahan masyarakat dan melahirkan banyak kecurigaan.
Atas itu, pihaknya berharap hasil lelang segera diumumkan supaya mereka yang akan dilantik dapat membantu Bupati Buton dalam menjalankan proses pemerintahan.
Idrus juga menyentil komentar Kepala BKPSDM di salah satu media lokal bahwa jabatan Kepala Dinas PUPR juga akan dilelang bersama dinas lain yang diisi Plt. Padahal nyatanya, pejabatnya justru lebih dulu dilantik.
Olehnya, menurut dia, pernyataan Kepala BKPSDM itu dapat dikata sebagai pembohongan publik. Ada perbedaan pelakuan dalam praktek yang dilakukan. "Padahal apa bedanya dinas (PUPR) itu dengan yang lain," ucapnya.
"Artinya kalau memang seperti Dinas PU boleh dilantik tanpa dilelang, kenapa tidak semua dinas dilakukan seperti itu. Bukannya dengan begitu kita bisa menghemat anggaran," sambung Idrus.
Menyikapi pertanyaan ini, Kepala BKPSDM Buton, Awaluddin menjelaskan, untuk pengumuman lelang jabatan pihaknya sudah mengantongi hasil asesmen dari LAN Makassar pada Kamis pekan lalu.
Nilai itu sekarang sudah dikantongi Sekda Buton, La Ode Zilfar Djafar. Namun sebelum diumumkan akan di plenokan dulu dengan Panitia Seleksi (Pansel). Direncanakan sebelum tutup bulan ini sudah dibuka kepada publik.
"Nilai sekarang sudah berada di tangannya Pak Sekda. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan plenokan dengan Pansel. Kita upayakan bulan ini juga keluar pengumumannya," kata Awaluddin.
Dijelaskan, terlambatnya nilai dari LAN disebabkan pelaksanaan asesmen dilakukan pada akhir tahun 2020. Sebab ketika itu LAN juga memiliki banyak kesibukan utamanya menyiapkan pertanggung jawaban akhir tahun.
Kemudian yang membuat terlambat lagi adalah pelaksanaan penilaian psikotes dilakukan di Bandung karena LAN Makassar belum memiliki tenaga penilai.
"Jadi kalau ada kecurigaan permainan-permainan atau sebagainya, saya kira untuk sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa, karena itu hasil asesmen langsung konek ke Sijapti (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi). (Aplikasi) Sijapti itu berada di KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Jadi kalau kami mainkan di sini kentara, akan ketahuan," jelasnya.
Mengenai pelantikan Kepala Dinas PUPR tanpa proses lelang, Awaluddin mengatakan hal tersebut dapat dilakukan sepanjang ada pejabat eselon II yang memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara pada jabatan kepala dinas lain belum ada yang memenuhi syarat sehingga harus melalui proses lelang jabatan guna menyeksi calon pejabat terbaik.
"PP 11 Tahun 2017 Pasal 131 itu dikatakan bahwa apabila ada jabatan yang kosong itu bisa dilakukam rotasi. Rotasinya itu antara eselon II memang".
"Nah, sekarang umpanya kalau kita mengisi jabatan Kadis Kesehatan, orangnya dari mana kita panggil karena belum ada yang memenuhi syarat. Belum ada yang mengikuti asesmen. Belum ada yang diseleksi. Makanya untuk pengisian jabatan tinggi pratama itu harus dilakukan asesmen," terang Awaluddin. (man)