Surumba.com - DPRD Kabupaten Buton menggelar rapat pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rabu (4 Juni 2025). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Buton, Mararusli Sihaji, didampingi Wakil Ketua La Madi.
Dari pihak eksekutif turut hadir Asisten I Setda Buton Alimani, Asisten II Nanang Lakaungge, Plt Kepala BPKAD Amal, perwakilan Bappeda, serta sejumlah perwakilan dari OPD teknis.
Rancangan awal RPJMD menjadi sorotan serius yang diwarnai kritik dan masukan konstruktif dari para anggota dewan. Meskipun visi pembangunan menyuarakan mimpi besar untuk menjadikan Buton sebagai kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya dan berkelanjutan, namun dewan menilai pondasi perencanaan masih rapuh dan perlu penajaman agar visi dapat terealisasi secara nyata.
Anggota Komisi I DPRD Buton, Rahman Pua, mengkritik target penurunan kemiskinan dalam RPJMD 2025-2029 yang dinilai terlalu rendah. Dengan dana pembangunan mencapai 700-800 miliar rupiah per tahun tahun, target penurunan kemiskinan hanya setara 6 orang per desa.
"Ini sangat miris. Dana sebesar 700-800 miliar rupiah, tetapi target kita hanya mampu menurunkan kemiskinan 6 orang per desa. Mari kita hitung, 121 ribu jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan 4 persen, kita hanya bisa menurunkan angka kemiskinan 6 orang per desa," ujarnya dengan nada kecewa.
Rahman Pua mempertanyakan efektivitas anggaran pembangunan yang dikucurkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Dia juga menyoroti ironi data BPS yang menunjukkan kemiskinan terbanyak justru berada di perdesaan dengan mata pencaharian pertanian dan perikanan, yang mana merupakan sektor yang seharusnya menjadi kekuatan Buton.
Kritik tidak berhenti pada target kemiskinan. Rahman Pua menilai visi RPJMD "Terwujudnya Buton sebagai Kawasan Industri yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan" terlalu makro dan tidak mengakar pada kekuatan lokal.
"Visi terlalu normatif dan belum cukup mengakar pada kekuatan lokal spesifik Buton, seperti potensi maritim, budaya, dan industri Asbuton," kritik anggota Komisi I tersebut.
Rahman Pua menyoroti beberapa kelemahan mendasar dalam rancangan RPJMD Buton 2025-2029:
Hilirisasi Asbuton Belum Optimal
- Tidak ada peta jalan industrialisasi yang jelas
- Kesiapan SDM lokal masih rendah
- Konektivitas logistik lemah
Transformasi Digital Stagnan
- Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih rendah (1,94 di 2024)
- Indeks pelayanan publik hanya naik tipis dari 2,49 (2021) menjadi 3,21 (2024)
Program Prioritas Terlalu Operasional
- Mirip kegiatan rutin OPD
- Tidak ada terobosan transformasional atau inovatif
"Program-program prioritas cenderung mirip dengan nomenklatur kegiatan rutin OPD. Tidak tampak terobosan program transformasional atau inovatif," tegasnya.
Bantahan Eksekutif: "Ini Masih Rancangan Awal"
Menghadapi kritik dari DPRD, Sekretaris Bappeda Buton, Mesra, dengan tenang meluruskan situasi. Dia menegaskan bahwa RPJMD yang dibahas masih dalam tahap rancangan awal dan terbuka untuk masukan.
"DPRD adalah lembaga yang sering mengunjungi masyarakat di lapangan, dan rapat tentang RPJMD ini adalah momen untuk meningkatkan dukungan. Jadi bukan hasil final yang akan kita dapatkan, tetapi DPRD dapat memberikan masukan karena ini masih tahap awal," jelas Mesra menanggapi kritik.
Dia mengakui beberapa kendala riil yang dihadapi. Meski Buton memiliki potensi besar di berbagai sektor, realita di lapangan masih jauh dari ideal. Sekretaris Bappeda Buton secara jujur mengungkap sejumlah tantangan serius yang menjadi ganjalan dalam proses pembangunan daerah.
1. Pariwisata Terpuruk: Pendapatan Hilang Lebih dari 70 Persen.
Sektor pariwisata yang seharusnya jadi motor ekonomi justru kehilangan lebih dari 70 persen potensi pendapatan. Alasannya karena infrastruktur penunjang yang minim dan anggaran pengembangan yang belum mumpuni.
“Dari sektor pariwisata, pendapatan kita hilang lebih dari 70 persen. Kenapa? Karena infrastrukturnya tidak mendukung. Dan anggaran untuk memperbaikinya juga belum kuat ke sana,” ujarnya.
“Kita tidak bisa menuntut wisatawan datang kalau semua infrastruktur pendukungnya belum dipenuhi,” sambungnya.
2. Ironi Pertanian: Sektor Potensial yang Jadi Sumber Kemiskinan
Mungkin inilah ironi paling besar yang mana sektor pertanian Buton yang kaya potensi justru menjadi penyumbang kemiskinan terbesar.
“Potensi pertanian kita besar. Tapi faktanya, sektor ini justru penyumbang kemiskinan tertinggi. Ini yang harus kita bicarakan secara serius agar kebijakan anggaran bisa tepat sasaran,” ungkap Mesra.
Kendati demikian, Mesra melihat peluang dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan sektor pertanian lokal.
"Kalau ribuan masyarakat Kabupaten Buton dilayani makan siang saja, bayangkan berapa ton beras yang dibutuhkan. Berapa ton ikan, berapa ton sayur? Saya yakin pertanian kita akan hidup," ungkap Mesra dengan optimis.
Program MBG dinilai bisa menjadi game changer karena akan menyerap produksi pertanian lokal dalam jumlah signifikan, sekaligus menghidupkan rantai ekonomi di perdesaan.
Mesra mengingatkan urgensitas penyelesaian RPJMD dengan menyebut sanksi yang mengancam jika melewati deadline Agustus 2025.
"Pembahasan ini belum final, masih banyak tahapannya sampai bulan Agustus. Ketika bulan Agustus belum final, sanksinya adalah Bupati dan DPRD tidak diberikan gaji selama tiga bulan," tegas Mesra.
Dia menegaskan komitmen untuk menyempurnakan dokumen sesuai aspirasi masyarakat.
“Bapak-bapak yang dekat dengan rakyat pasti lebih tahu apa yang diinginkan rakyat. Tolong berikan masukan kepada kami supaya kita sempurnakan RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat."
Meskipun terjadi perdebatan, baik DPRD maupun eksekutif sepakat bahwa RPJMD harus menjadi dokumen yang benar-benar transformatif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Proses pembahasan akan terus berlanjut untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan ini dapat menjawab tantangan dan harapan masyarakat Kabupaten Buton Buton. (Adm)