SURUMBA.com - Hasil diskusi pertanian dalam bingkai coffe break Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton di salah satu rumah makan, Pasarwajo, beberapa waktu lalu, dituangkan dalam bentuk rekomendasi agar ditindak lanjuti Pemerintah Kabupaten Buton.
Rekomendasi tersebut kini sudah diterima Bupati Buton, La Bakry, di ruang kerjanya, Senin 3 Agustus 2020. Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Muhammad Risman, yang menyerahkan langsung.
Rekomendasi hasil diskusi yang bertema “Pengembangan Sektor Pertanian, ke Mana Arahnya"? itu mencakup lima poin penting, yakni:
1. Dinas pertanian sebagai teknis lebih intens berkoordinasi dengan dinas/OPD terkait. Karena banyak menjadi kendala dari kurangnya koordinasi, misalkan pembebasan lahan di desa. Kadang tidak diketahui sehingga perlu koordinasi.
2. Pengembangan sektor pertanian membutuhkan pasar, baik di dalam daerah maupun di luar. Olehnya itu, Dinas Perdangangan sebagai instansi terkait bisa berkoordinasi dengan dinas pertanian, untuk mencari pasaran kebutuhan hasil pertanian.
3. Dinas UKM dan Koperasi. Saat ini, di Buton ada 144 usaha Koperasi tapi yang aktif hanya 30 koperasi. Ini karena salah satu penyebabnya, pasaran pertanian yang tidak berjalan. Sehingga perlu ada koordinasi dengan OPD terkait khususnya Dinas Perdangangan.
4. Mengenai KUR (Kredit Usaha Rakyat) kredit pembiayaan modal kerja khusus untuk pertanian dari perbankan. Jika pasarannya jelas maka Bank Sultra sebagai mitra Pemerintah bisa dibantu. Namun, koordinasi lintas OPD/ Dinas terkait sangat diperlukan.
5. Bappeda akan menjadikan hasil dialog lintas OPD tersebut untuk menyusun program kerja di Bappeda. Pasalnya, akhir dari semua dialog ini bisa dikatakan tergantung Bappeda untuk diusulkan pada pembahasan anggaran berikutnya.
Menurut Risman, gambaran wilayah Kabupaten Buton yang terdiri dari 7 kecamatan, 83 desa, dan 12 kelurahan memiliki kondisi tanah berbeda-beda. Umumnya terdiri dari tanah bebatuan, tanah basah, kering dan sebagainya. Olehnya, diperlukan pemetaan wilayah agar jenis tanaman yang dikembangkan sesuai kondisi tanah setempat.
Dalam coffe break, masalah tersebut telah dikupas tuntas seluruh pihak terkait yang hadir. Kesimpulannya juga telah dituangkan dalam rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Buton melalui APBD Perubahan 2020.
Hanya saja, lanjut Risman, bagaimana meningkatkan hasil usaha pertanian tidak bisa juga bila hanya mengharapkan APBD. Harus ada semacam dobrakan tersendiri untuk menarik minat swasta sebagai investor.
"Bagi kami, aspek penting permasalahan pertanian di daerah ini adalah bagaiamana meningkatkan fokus pada usaha pertanian yang menghasilkan uang, supaya ada ketertarikan dari pihak swasta untuk membiayai pengembangannya. Sebab jika bergantung pada kemampuan APBD kita misalnya, mungkin saja tidak cukup," katanya.
"Jadi makanya itu kami sudah membuat rekomendasi dan menyerahkan kepada bupati secara langsung di ruangannya, tadi. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan," sambungnya.
Bupati Buton, La Bakry, belum dapat dikonfirmasi perihal rekomendasi hasil diskusi pertanian dari FKP Buton. Hanya saja sebagaimana diberitakan selama ini, dia selalu semangat dan komitmen untuk mengembangkan usaha pertanian menjadi komoditas andalan. (man)