SURUMBA.com - Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun apapun bentuk dan cara penyampaiannya, poin pentingnya adalah bagaimana supaya yang menjadi aspirasi tersalurkan.
Berkaca dari situ, Bupati Buton La Bakry mengatakan selalu membuka ruang untuk menerima pendapat. Melalui jalur demo atau unjuk rasa juga boleh, tapi supaya lebih terarah dan elegan lebih baik dengan jalur diskusi atau dialog.
"Saya tidak pernah tutup diri untuk berdialog. Kemarin juga ada dialog di sini, sebelumnya juga begitu. Kalau adik-adik ada sesuatu sumbangan pemikiran tentang daerah, atau apa yang perlu kita buat untuk kemajuan daerah, ayo bikin aja dialog-dialog kecil. Nanti kita bantu vasilitasi supaya terarah seperti apa yang menjadi harapan kita semua," kata La Bakry ketika menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Gerakan Lapisan Masyarakat Peduli Daerah (Galampa) di ruang kerjanya, Rabu (Agustus 26, 2020).
Sebelumnya massa Galampa yang berunjuk rasa di Kompleks Perkantoran Takawa menyuarakan kekeliruan administrasi hasil perencanaan proyek fisik Sekretariat Daerah yang ditayangkan di situs Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) lpse.butonkab.go.id). Hampir seluruh jenis kegiatan yang ditawarkan kepada kontraktor tidak di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dinas PUPR selaku pihak yang melakukan asistensi, maupun perusahaan pembuat gambar itu sendiri.
Disamping itu, Galampa juga menyeroti hasil pekerjaan Sekretariat Daerah yang berada di samping kiri Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, tidak memiliki asas manfaat dan estetika.
"Menurur kami Pak Bupati, cermin kesempurnaan administrasi di daerah ini ada di sekretariat. Tapi kenapa administrasinya seperti itu. Pekerjaannya belum di tanda tangani PPK nya sudah di tayangkan," kata perwakilan massa aksi, Nonong Astagfirullah, dalam dialog dengan Bupati Buton, La Bakry.
Kepada La Bakry, Nonong juga melaporkan adanya salah seorang oknum dengan Jabatan Kasubag di Sekretariat Daerah yang selalu ikut bersama Sekda ketika perjalanan ke luar daerah. Sorotannya disini bukan soal jalannya, tapi mengenai penghematan anggaran daerah dan urgensinya.
"Apakah Sekda ini ada dua orang Pak Bupati? Masa 8 kali Sekda keluar daerah, 8 kali juga itu orang dia ikut menggunakan perjalanan dinas. Kami tidak persoalkan dia mau jalan atau tidak. Tapi intinya adalah bagaimana dengan penghematan anggaran daerah apalagi di tengah pandemi seperti ini. Berangkat itu boleh-boleh saja, tapi urgensinya harus di takar juga. Sepenting apakah dia itu hingga setiap Sekda berangkat ada SPPD nya juga dia," ujarnya.
Senada dengan Nonong, Ovan Momi menambahkan, bentuk dokumen administrasi yang ditawarkan Sekretariat Daerah melalui LPSE terdapat beberapa kejanggalan. Pertama, ada dua nama PPK dalam satu tahun anggaran. Dan kedua adalah hasil perencanaan konsultan tidak diasistensi oleh Dinas PUPR.
Padahal, menurut dia, kelayakan suatu bangunan kontruksi, Dinas PUPR lah yang dilegitamisi secara teknis untuk melakukan penilaian mulai dari perencanaan hingga selesai pembangunan.
Setelah Ovan, aspirasi lain juga disampaikan Leo Wabula. Dia menilai, hasil desain gambar pekerjaan pembangunan Food Courts yang akan dibangung Sekretariat Daerah di Kompleks Perkantoran Takawa, hampir tidak memiliki estetika sama sekali. Gambarnya terkesan kaku sehingga lebih cocok menjadi gedung sekolah.
"Bukan kita bermasuk mengoreksi teman-teman konsultan Pak Bupati, tapi menurut kami desainnya itu memang kaku. Saya bandingkan dengan desain konsultan lain, itu jauh lebih bagus. Nilai estekikannya dapat dan sangat bagus. Kenapa bukan itu yang digunakan. Harusnya kan ditimbang-timbang mana yang lebih layak diterima," ucapnya.
Menyikapi aspirasi yang disampaikan Galampa, Bupati La Bakry mengucapkan terima kasih. Atas apa yang disampaikan merupakan masukan penting. Hanya saja mengenai administarasi, dia mengaku tidak terlalu masuk ke dalam. "Saya hanya kebijakannya," katanya.
Namun kendati demikian, jika faktanya seperti apa yang disampaikan, maka harus diperbaiki. Harus disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan supaya tidak menjadi penilaian buruk.
"Soal administrasi itu akan menjadi catatan saya buat Pak Sekda. Apalagi menyangkut teknis semacam itu," ucapnya.
"Tapi namanya administrasi yang dibuat manusia tetap saja ada yang keliru. Yang sempurna itu hanya kitab suci. Tapi apapun itu kalau sudah disadari sebagai kekeliruan, maka harus kita perbaiki mendekati kesempurnaan," sambungnya.
Mengenai bangunan di samping Kantor Bupati Buton, La Bakry menjelaskan, itu memang disediakan untuk tempat istirahat para driver sehingga sengaja tidak disambung dengan Gedung B. Jika anggaran memungkinkan, tempat ini dalam waktu dekat akan disiapkan dengan kursi supaya orang lebih nyaman beristrahat.
"Itu bangunan kita bangun untuk tempat istrahat driver. Hanya ini kita belum siapkan kursinya karena di situ memang harus ada kursi. Kalau ada kursi mereka bisa santai sambil menunggu dipanggil," jelasnya.
Terkait dengan bangunan Food Courts, La Bakry mengatakan, tempat makan itu diadakan untuk para pedagang supaya tidak ada lagi warung-warung makan yang masih darurat.
Pihaknya ingin tempat makan di Kompleks Perkantoran Takawa disesuaikan supaya tertata baik dan rapi. Jika bangunan tersebut selesai, maka para pemilik warung akan dipindahkan ke situ untuk berjualan.
"Jadi mereka nanti masaknya di rumah. Yang disediakan di situ paling seperti tempat untuk memanasi saja. Nanti kalau orang datang makan tinggal pilih saja di mana yang disuka. Soal estetika gedung kan bisa kita sesuaikan nanti," ujarnya.
Kepada Galampa, La Bakry mengaku selalu buka diri untuk diberi masukan baik. Tidak harus teriak-teriak. Duduk bersama dalam dialog atau forum diskusi jauh lebih baik untuk saling memberi kontribusi pemikiran demi kemajuan Kabupaten Buton.
"Nanti Galampa bikin semacam diskusi-diskusi kecil. Nanti sampaikan ke saya ide-idenya apa supaya kita diskusikan. Itu jauh lebih bagus saya kira," pintanya. (man)