Paripurna Hari Jadi Pasarwajo ke-18, La Bakry Beberkan Capaian RPJMD

Bupati Buton, La Bakry, mengenakan pakaian adat Buton saat menghadiri rapat paripurna peringatan Hari Jadi Pasarwajo ke-18 sebagai Ibukota Kabupaten Buton, di Kantor DPRD Buton, Rabu (Juni 9, 2021). (Foto: Ist)

SURUMBA.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengerkan pidato Bupati Buton pada peringatan Hari Jadi Pasarwajo ke-18 sebagai Ibukota Kabupaten Buton, Rabu (Juni 9, 2021).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad, didampingi Wakil Ketua I, La Ode Rafiun, dan Wakil Ketua II, Lisna, serta dihadiri sebagian besar anggota DPRD Buton.

Turut hadir pula anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, para Kades/Lurah, Ketua-ketua Parpol, hingga Tokoh Masyarakat.

Bupati Buton, La Bakry, dalam pidatonya mengatakan, tanggal 10 Juni merupakan hari istimewa bagi segenap masyarakat Kabupaten Buton. Sebab, hari itu merupakan hari dimana Ibukota Kabupaten Buton pindah dari Baubau ke Pasarwajo. Olehnya, perlu dirayakan bersama sebagai napak tilas perjuangan sekaligus menjadi intropeksi apa yang telah dan akan diperbuat untuk Buton lebih baik ke depan.

"Hari ulang tahun tidak hanya acara seremoni belaka, namun juga harus mendorong kita untuk bekerja lebih keras. Hari ulang tahun tidak hanya sebuah peristiwa istimewa, namun juga untuk membuat kita bersatu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah yang kita cintai ini," ucap La Bakry.

Pemerintahan La Bakry saat ini telah masuk tahun ke empat untuk periode 2017-2022. Kepemimpinan ini merupakan lanjutan dari periode pertama tahun 2012-2017.

Baik periode pertama maupun kedua, komitmen pemerintahannya tetap sama yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Buton. Komitemen itu ditungkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dengan mengusung visi terwujudnya Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan, yang selanjutnya dirumuskan dengan 4 misi yakni:

  1. Peningkatan kulaitas sumber daya manusia,
  2. Peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan,
  3. Pelestarian dan pengembangan nilia aset dan budaya, serta
  4. Reformasi birokrasi.

Untuk mewujudkan rumusan RPJMD, La Bakry menyadari bahwa kebijakan pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik manakala mendapat dukungan pembiayaan yang memadai. Olehnya, pihakya tak henti berupaya meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggali berbagai potensi sumber pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah.

La Bakry mengatakan, APBD Buton dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2018, APBD Buton sebesar Rp805 miliar, tahun 2019 Rp793 miliar, 2020 Rp986 miliar, dan 2021 sebelum perubahan sebesar Rp962 miliar. Fluktuasi ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran.

Kepada peserta rapat paripurna, Ketua DPD II Partai Golkar Buton ini menyampaikan, capaian sasaran indikator makro berkesinambungan sebagaimana RPJMD menunjukan hasil baik pada misi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angka indeks SDM tahun 2018 mencapai 65,08, kemudian meningkat pada 2019 mencapai 65,67, dan meningkat diangka 65,98 di tahun 2020.

Begitu pula dengan perbaikan kebijakan sektor kesehatan telah berdampak pada kualitas kesehatan yang ditandai dengan makin baiknya angka harapan hidup.

Angka harapan hidup Kabupaten Buton tahun 2019 sebesar 67,92 tahun, dan mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 68,25 tahun.

Disisi lain, tingkat kemiskinan di Kabupaten Buton tahun 2018 mencapai 13,67 persen, menurun di tahun 2019 sebesar 13,65 persen, dan menurun lagi pada 2020 sebesar 13,21 persen.

Selanjutnya, capaian misi kedua yakni peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan. Pada misi ini, pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah memberikan perhatian pada pembangunan jalan, irigasi, jembatan, tenaga listrik, serta memberikan fasilitas pada pembangunan telekomunikasi, pertanian dan perikanan, pariwisata hingga urusan pemerintahan lainnya. Arah perhatian ini dilakukan guna pencapaian terwujudnya Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan.

Pemkab Buton saat ini tengah berupaya menyelesaikan pembangunan jalan yang menghubungkan Kabungka-Lawele guna memperpendek akses antar wilayah serta mengintegrasikan kawasan tambang untuk menunjang kawasan ekonomi khusus. Kawasan industri sangat dibutuhkan untuk pengembangan potensi aspal Buton yang merupakan salah satu lokomotif pergerakan pertumbuhan ekonomi di daerah bahkan bisa memberi kontribusi besar bagi penghematan devisa negara.

Pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ekonomi Kabupaten Buton di masa pandemi Covid-19 mengalami pertumbuhan negatif. Tahun 2019 sebesar 4,12 persen dan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020 sebesar minus 0,54 persen. Namun hal ini juga dialami hampir semua daerah kabuten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sultra pada tahun 2020 sebesar minus 0,65 persen dimana sebelumnya tahun 2019 sebesar 6,50 persen. Sementera pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen. Akibat pandemi Covid-19 membuat ekonomi hampir seluruh negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton, salah satu upaya yang dilakukan La Bakry adalah bergerak bersama agar pemanfaatan aspal Buton digunakan secara nasional sehingga dapat membangkitkan pergerakan perekonomian dari pada salah satu sektor dibidang pertambangan.

"Kita harap aspal Buton kembali berjaya seperti dulu, dan mohon doa masyarakat Buton semoga apa yang kita perjuangkan bisa membuahkan hasil untuk Buton yang lebih maju," harapnya.

Dalam melakasanakan pembanguan daerah, kebijakan pembangunan La Bakry tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik dan ekonomi semata. Akan tetapi pembangunan pada bidang kebudayaan terus mendapat perhatian tinggi.

Bagi La Bakry, kebudayaan dan kearifan lokal harus harus dikelola sebagai kekuatan pembangunan daerah dengan menggali, melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya lokal baik dalam konteks regional, nasional, maupun internasional. Festival Budaya Tua Buton merupakan salah satu bukit pelestarian budaya yang dilaksanakan setiap tahun sebelum pandemi Covid-19.

Festival Budaya Tua Buton yang diselenggarakan selama ini telah mendatangkan apresiasi penghargaan untuk Pemda Buton sebagai penyelenggara festival internasional penunjang pariwisata dari salah satu televisi swasta. Tentu apresiasi ini tidak terlepas dari peran semua pihak dalam menggelorakan Festival Budaya Tua Buton. "Semoga pendemi Covid-19 segera berakhir dan kita dapat kembali melaksanakan agenda budaya Festival Budaya Tua Buton".

Terkahir, misi reformasi birokrasi. Pemerintahan La Bakry terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kondisi pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan sistem pelayanan terpadu, efektif dan efesien, mendorong aparatur agar memiliki kompetensi, profesional serta menegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Capaian misi tersebut memberi dampak positif bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah, diantaranya
Pemerintah Kabupaten Buton masuk 10 besar daerah terbaik dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum tahun 2020 dari Badan Pembina Hukum Nasional Kemenkum-HAM RI.

Selain itu, dari Kemenkum HAM pula, Pemkab Buton kembali dianugerahi sebagai salah satu kabupaten peduli HAM tahun 2020. Capaian ini mengantarkan Kabupaten Buton berhasil mempertahankan predikat yang sama sebabanyak lima kali secara berturut-turut.

Apresiasi juga diberikan kepada Pemkab Buton atas kinerja OPD yang terintegrasi dalam penanganan program nasional penurunan stunting atas ditetapkannya hasil penilaian kinerja kabupaten lokus pelaksanaan konvergensi interevensi penurunan stunting terintegrasi di Sultra tahun 2020. Kabupaten Buton meraih peringkat I dan juga meraih penghargaan kabupaten paling inspiratif dalam hal kinerja penanganan konvergensi penurunan stunting.

"Dan baru baru ini Pemerintah Kabupaten Buton menunjukan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014 kebupaten buton kembali meraih predikta opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Keberhasilan semua ini tidak terlepas dari peran dewan yang terhormat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan, legisilasi dan anggaran," ucap La Bakry.

"Ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan akan tetap menjadi perhatian kita untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa akan datang," sambungnya.

Terakhir sebelum menutup pidatornya, La Bakry menyampikan selaku Bupati Buton mengucapkan terima kasih kepada unsur penyelenggara pemerintah di daerah mulai dari kepala dusun, kepala desa, lurah, camat, kepala badan, kepala dinas, staf ahli, para asisten serta sekretaris deaerah dan seluruh stakeholders.

"Terima kasih atas kerja keras dan pengabdian saudara-saudara dalam mengemban tugas dan mengabdikan diri kepada daerah yang kita cintai ini. Semoga segala dedikasinya dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT". (din)

Bagikan:

POPULER

Pilkada Buton, Mandat Golkar Menunggu Hasil Survei Adm 15-05-2024 | 18:45PM